Petani Prancis Ngamuk Tolak Perjanjian UE-Mercosur
Petani Prancis menggelar protes besar di Limoges, menentang perjanjian UE-Mercosur. Mereka menuntut bantuan sosial setelah hasil panen terpengaruh cuaca buruk.
Kayuh sepeda di sepanjang jaringan lintasan, cicipi anggur setempat, lihat pemandangan Sungai Garonne, atau bersantailah di salah satu kebun dan taman kota.
Sebuah situs berita Thailand yang terhubung dengan mantan Perdana Menteri yang diasingkan, Thaksin Shinawatra diperintahkan ditutup pada Selasa (20/10) karena meliput unjuk rasa anti-pemerintah yang mengguncang Bangkok hampir sepekan terakhir. Voice TV, situs web yang sebagian dimiliki oleh keluarga Thaksin adalah satu dari empat organisasi media yang diselidiki karena melaporkan gerakan protes yang sedang berlangsung. Tiga media lainnya yakni Prachatai, The Reporters, dan The Standard. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-ocha pada Selasa menuduh para outlet media itu menyebarkan berita palsu. "Kebebasan media itu penting tapi dalam beberapa kasus ada beberapa media yang menyebarkan informasi menyimpang yang memicu keresahan," kata Prayut setelah perintah pengadilan menyusul keluhan dari Kementerian Ekonomi Digital. Kementerian Ekonomi Digital mengatakan empat media tersebut dituduh menerbitkan dan menyiarkan materi yang "melanggar undang-undang kejahatan komputer dan keputusan darurat".
Dilansir AFP, Eksekutif Voice TV, Makin Petplai membantah liputan mereka membahayakan keamanan nasional. "Selama sebelas tahun, Voice TV telah berkomitmen pada demokrasi, memberikan ruang kepada opini orang-orang dari semua sisi dengan keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab terhadap fakta," ujar Petplai dalam sebuah pernyataan di situs Voice TV. Komentator politik dari Voice TV, Virot Ali mengatakan stasiun itu akan terus menyiarkan siaran daring sampai mereka menerima perintah tertulis dari pengadilan. "Ini adalah campur tangan langsung negara. Kami dipilih karena negara ingin menghalangi platform lain," katanya kepada AFP. Klub Responden Asing Thailand mengungkapkan keprihatinan mendalam atas penyelidikan Polisi Kerajaan Thailand terhadap Voice TV, Prachatai, The Reporters, dan The Standard.
Keempat outlet media tersebut telah menyiarkan rekaman langsung melalui Facebook selama aksi protes. "Media yang bebas adalah elemen penting dalam masyarakat demokratis dan jurnalis yang bonafid harus diizinkan untuk melaporkan perkembangan penting tanpa ancaman larangan, skorsing, sensor, atau penuntutan yang membayangi mereka," kata klub itu. Hingga kini, pengadilan belum mengumumkan keputusan apakah akan menutup tiga media lainnya. Putusan pengadilan itu dikeluarkan sehari setelah Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat mengatakan telah menandai lebih dari 325 ribu pesan di platform media sosial yang melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer, yang menurut para kritikus digunakan untuk memberangus perbedaan pendapat. "Perintah negara untuk menutup media adalah tamparan keras bagi rakyat, itu menunjukkan bahwa negara menganggap rakyat tidak bisa membuat penilaian sendiri," kata Tatthep "Ford" Ruangprapaikitseri (23). Tagar #SaveFreePress lantas menjadi trending topic di Thailand pada Senin. Sejak pekan lalu, ribuan demonstran berkumpul setiap hari di Bangkok, mereka mencemooh dekrit darurat yang melarang pertemuan lebih dari empat orang. Tapi pada Selasa, demonstran nampaknya sedang beristirahat di mana hanya beberapa ratus orang yang berkumpul di lokasi protes.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gerakan pemuda yang sebagian besar dilakukan tanpa pemimpin itu menyerukan pengunduran diri PM Prayut. Mereka juga menyerukan reformasi kerajaan, topik yang sudah lama dianggap tabu. Aksi protes pada Selasa tersebut berjalan lebih sederhana, demonstran berkumpul di stasiun kereta dengan meneriakkan "panjang umur rakyat" sambil memberikan hormat tiga jari yang menjadi simbol gerakan.
Demo Besar-besaran Bikin Prancis Kekurangan Minyak hingga Listrik Padam
Demonstrasi besar-besaran terjadi di Prancis. Setidaknya 1,28 juta orang turun ke jalan protes rencana pemerintah menaikkan usia pensiun dari 62 jadi 64 tahun.
All Channels MARKET NEWS ENTREPRENEUR SHARIA TECH LIFESTYLE OPINI MY MONEY CUAP CUAP CUAN RESEARCH
All Article Types Artikel Foto Video Infografis
Kerusuhan di Paris, yang dipicu oleh penembakan fatal seorang remaja oleh seorang polisi beberapa waktu lalu, telah menyebabkan kerusakan senilai lebih dari 1 miliar euro.
Aksi pembakaran produk asal Prancis itu terjadi di halaman Komplek Menteng Raya 58, Jakarta Pusat, pada Selasa 3 November 2020. Aksi tersebut mendapat pengawalan polisi.
Transjakarta mengalihkan rute busnya lantaran ada demonstrasi di Kedutaan Prancis, Jakarta Pusat. Baik melalukan modifikasi rute atau pun pengalihan dan perpendekan jalur.
Balerina dari Opera de Paris ikut merasa rugi atas reformasi program pensiun pemerintah.
Masyarakat Prancis masih tergabung dalam aksi demonstrasi terkait reformasi pensiun yang digagas presiden. Hal itu membuat turis diminta menjauhi Menara Eiffel.
Polisi di Paris menangkap 147 orang yang berpartisipasi dalam demonstrasi berujung anarki, yang menandai ulang tahun pertama gerakan rompi kuning anti-pemerintah.
Belasan ribu massa akan berpartisipasi dalam protes rompi kuning ke-12. Namun, pemerintah dan aparat Prancis telah bersiaga meredam potensi kerusuhan.
Kepala polisi nasional Eric Morvan mengatakan, ia memperkirakan jumlah demonstran akan sama dengan yang tampak pada Desember 2018.
Massa gerakan rompi kuning juga berencana melakukan demo pada malam tahun baru di Prancis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada 11 Desember 2018, akhirnya memenuhi tuntutan gerakan 'rompi kuning'.
Mesir membatasi penjualan rompi kuning, berdalih bahwa hal tersebut ditujukan agar gerakan demo di Prancis (gilets jaunes) tidak merebak ke Negeri Piramid.
Rusia membantah terlibat dalam protes kenaikan pajak BBM bernama yang telah mengguncang Prancis sejak empat pekan terakhir.
Menteri Luar Negeri Prancis, pada Minggu 9 Desember 2018, meminta Donald Trump untuk tidak ikut campur dalam urusan Prancis.
Prancis membuka penyelidikan dugaan campur tangan Rusia di balik aksi protes kenaikan pajak BBM yang terjadi di Negeri Mode.
Demi meredakan protes kenaikan pajak BBM, Presiden Prancis akan bertemu dengan serikat buruh dan organisasi pengusaha.
Donald Trump menyalahkan Perjanjian Iklim Paris sebagai biang keladi atas aksi protes massal BBM di Prancis.
Polisi Prancis menangkap hampir 1.000 demonstran kenaikan harga BBM, setelah mereka bentrok dengan aparat pada 8 Desember 2018.
Jakarta, CNBC Indonesia - Prancis sedang tegang. Penyebabnya adalah gejolak amarah rakyat usai terjadi penembakan oleh polisi terhadap anak berusia 17 tahun bernama Nahel Merzouk di Paris pada Selasa (27/6/2023).
Semua bermula saat Nahel mengemudikan mobil dan melanggar lalu lintas. Polisi yang tidak terima mengejarnya untuk berhenti. Akibat tidak patuh, polisi pun menembak Nahel tepat di dadanya. Pemuda asal Nanterre itu seketika tewas.
Sejak itu, terjadilah aksi demonstrasi di beberapa titik di Ibukota Prancis. Semula aksi dilakukan seperti demonstrasi pada umumnya. Massa hanya berorasi, melakukan blokade jalan, dan membentangkan bendera dan spanduk berisikan kalimat protes.
Namun, berselang 1-2 hari setelah kejadian massa menjadi beringas. Aksi yang semula sebagai unjuk solidaritas berubah menjadi kerusuhan besar. Beberapa toko dirusak dan dijarah. Rumah walikota bahkan dibakar.
Sebagai negara yang punya reputasi paling gemar melakukan demo, warga Prancis tentu sadar aksi ini bukan sesuatu yang baru, apalagi aneh. Mungkin sebagian dari kita juga masih ingat bagaimana Paris juga dilanda kerusuhan usai ribuan orang menentang reformasi batas usia pensiun pada Maret lalu. Artinya, jika ditambah dengan kejadian ini, maka dalam semester pertama 2023 saja sudah ada dua unjuk rasa skala besar terjadi di Paris.
Fenomena ini kemudian memantik pertanyaan menarik: mengapa warga Prancis sering berdemonstrasi padahal bukan termasuk negara demokrasi besar?
Demonstrasi, amarah dan terkadang darah, banyak memenuhi narasi sejarah Prancis. Sosiolog Charles Tilly dalam The Contentious French (1989) menyebut hal ini disebabkan sebagai reaksi atas pertumbuhan negara dan ekonomi kapitalisme Prancis. Jadi, saat politik Prancis semakin didominasi oleh negara pusat dan elit kapitalis, maka rakyat mulai mengembangkan kesadaran politik nasional.
Satu-satunya cara terbaik menyalurkannya adalah demonstrasi. Embrio awal dari aksi demonstrasi di Prancis menurut Zack Beauchamp di Vox sudah berlangsung sejak akhir abad ke-18.
Saat itu, muncul bentuk protes jalanan yang dilakukan sekelompok pemuda. Mereka yang disebut kelompok Charivari melakukannya tiap kali ada masalah sosial. Caranya pun sederhana. Tiap kali ada pelanggaran, mereka melakukan protes dengan memukul-mukul panci dan menuntut agar pelanggar keluar dari wilayahnya.
Dari cara sederhana ini, ditambah faktor yang disebut Tilly tadi, lahirlah evolusi bertahap menjadi demonstrasi politik massal skala besar. Beberapa aksi demonstrasi yang berujung kesuruhan mulai dilakukan di banyak wilayah dengan beragam sebab.
Namun, satu-satunya yang terbesar dan terdahsyat adalah rangkaian protes menentang kekuasaan Raja Louis XVI. Dalam episode yang disebut Revolusi Prancis itu, mereka berani menentang feodalisme, korupsi, dan hilangnya moral-etika keluarga kerajaan. Puncaknya terjadi pada 14 Juli 1789, ketika Istana Raja diserbu masyarakat yang berbuntut dipenggalnya kepala Louis XVI dan keluarga.
Menurut Frank L. Wilsom dalam "Political Demonstrations in France: Protest Politics or Politics of Ritual?" (1994, French Politics and Society), kejadian Juli 1789 memberikan dua pelajaran berharga dan membekas bagi warga Prancis generasi selanjutnya ihwal pentingnya berdemontrasi.
Pertama, bahwa aksi protes yang mereka lakukan dapat mengubah dan menentukan lembaran sejarah baru yang dicita-citakan. Kedua, mereka belajar bahwa untuk melakukan perubahan demonstrasi menjadi keharusan, bahkan harus berani unjuk kekuatan dan bertaruh nyawa untuk merebut kekuasaan.
"Protes diharapkan karena menghidupkan kembali kenangan revolusioner yang penuh warna," kata Frank.
Sejak itulah, protes kemudian menjadi bagian utama dari kehidupan nasional masyarakat Prancis. Warga tidak ragu mengungkapkan kekecewaan atau amarah mereka di jalanan.
Dorongan ini kemudian diperkuat oleh tingginya pemahaman sejarah gerakan demonstrasi di antara masyarakat Prancis dan harapan pemerintah yang ingin didemo warganya sebagai bentuk kebebasan berpendapat.
Kendati demikian, alasan sejarah bukan faktor tunggal yang memunculkan pandangan 'Prancis negeri pendemo'.
Johannes Lindvall dalam "The Political Foundations of Trust and Distrust: Reforms and Protests in France" (2011, West European Politics) turut menambahkan bahwa tingginya keberadaan serikat pekerja juga membuat negeri Menara Eiffel ini rentan demonstrasi.
Para serikat kerja punya massa kuat, sehingga mudah membuat mobilisasi untuk melawan pemerintah yang sering merugikan pekerja. Akibat sering dirugikan itulah, mereka menjadi takut dan makin berani turun ke jalan ketimbang melakukan perundingan.
"Tingginya tingkat aktivitas protes di Prancis merupakan hasil dari ketidakpercayaan antara pemerintah dan serikat pekerja yang tidak dapat dihindari. Atas dasar inilah, mereka sering melakukan mogok dan protes besar-besaran di jalanan." tulis Lindvall.
Ya, Linvdvall benar bahwa protes tidak dapat dihindari. Sebab sesuai kata Charles Tilly, kalau demonstrasi adalah "reaksi atas pertumbuhan negara dan ekonomi kapitalisme". Pada akhirnya, kuatnya pemahaman pergerakan di antara masyarakat dan banyaknya serikat pekerja membuat aksi demonstrasi di Prancis pasti dan akan terus terjadi.
Saksikan video di bawah ini:
Video: Sempat Memanas, Kini Macron & Netanyahu "Kopdar" Via Telepon
Gelombang demonstrasi pro-Palestina dari mahasiswa juga terjadi di Paris, Perancis pada Jumat (26/4).
Ratusan mahasiswa dari kampus paling bergengsi di Prancis, Institute of Political Studies, or Sciences Po telah melakukan aksi duduk Pro dan protes sejak beberapa hari terakhir.
Beberapa memblokir pintu masuk ke kampus dan tenda-tenda didirikan di halaman tengah untuk kamp protes.
Namun, di hari yang sama demonstrasi dibubarkan usai terjadi bentrokan jalanan antara kelompok pro-Palestina dan pro-Israel.
Saat ini terjadi unjuk rasa di sebagian besar kampus negara bagian AS untuk membela Palestina dari agresi Israel.
Polisi AS mengklaim bahwa telah menangkap sekitar 500 mahasiswa.
